Ulama Akan Ajak Warga Tak Bayar Pajak Jika Terbukti Diselewengkan

bantenpro.id – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj akan menyerukan aksi tak bayar pajak jika pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terbukti menyelewengkan dana pajak.

Said menyebut hal serupa pernah dia serukan saat menjabat sebagai Ketum PBNU pada 2012 dan telah disepakati dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama. Kala itu, seruan dikeluarkan Said lantaran pegawai pajak Gayus Tambunan terbukti melakukan penyelewengan dana.

“Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak,” kata Said saat hendak menjenguk David di RS Mayapada, Kuningan (28/02/2023) seperti diberitakan CNN Indonesia.

“Saya ungkit keputusan munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak,” imbuhnya.

Said mengungkapkan keputusan itu mengacu pada kitab kuning dan para imam serta ulama. Dia menjelaskan dana pajak harus dipakai untuk keperluan masyarakat umun.

Said pun mengenang saat mengancam aksi tidak bayar pajak merespons penyelewengan dana oleh Gayus. Dia mengakui sampai didatangi oleh utusan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai presiden. Namun, dia tetap pada keputusannya.

“Sampai sampai Pak SBY kirim utusan pribadi almarhum Pak Yusuf namanya stafsus-nya itu menemui saya,” ucap dia.

Baca Juga :  270 Kendaraan Penunggak Pajak Terjaring Razia Samsat Cikokol

“Saya bilang kalau memang itu, itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak,” imbuhnya.

Untuk diketahui, harta pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Alun Trisambodo menjadi sorotan, sebab ditemukan banyak kejanggalan.

Rafael memiliki harta yang hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael per 2021, ia memiliki total kekayaan Rp56.104.350.289, dan tidak memiliki utang sama sekali.

Angka ini hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut profil Rafael yang merupakan eselon III tak cocok dengan harta yang tercatat di LHKPN sebesar Rp56,1 miliar.

“Dalam kasus pejabat pajak ini, kita bilang profilnya enggak match (cocok). Dia eselon III, kalau di-announcement dilihat detail isinya gitu banyak aset ya, aset diam,” ujar Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/02/2023).

Terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyatakan telah melaporkan temuan tersebut kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Itjen Kemenkeu pada 2012.

“Hasil analisis yang disampaikan kepada penegak hukum tentu sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya,” ujar Humas PPATK Natsir Kongah seperti diberitakan CNN Indonesia. (bpro)

Baca Juga :  Mimpi Aturan Baru Pajak dan Retribusi: Pendapatan Daerah Naik Tapi Bagi Hasil Provinsi Berkurang

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *