Ini Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja

bantenpro.id – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan ini mengisi kekosongan hukum seiring UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat hukum dan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021.

Kala itu, MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dinyatakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022) lalu menyebutkan, penerbitan Perppu bersifat mendesak, mengingat perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi.

“Presiden telah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja,” katanya.

Lalu, seiring terbitnya Perppu, peraturan apa saja yang akan terdampak?

Berdasarkan salinan Perppu yang diterima bantenpro.id, setidaknya terdapat 75 undang-undang yang terdampak Perppu Cipta Kerja ini baik penghapusan sejumlah pasal, penambahan ataupun perubahan isi aturan. Mulai dari UU Penataan Ruang, Ketenagakerjaan, investasi, hingga UU tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut daftar 75 undang-undang terdampak Perppu Cipta Kerja:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l7 tentang Arsitek
8. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20l4 tentang Perkebunan
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l4 tentang Perdagangan
24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20I4 tentang Jaminan Produk Halal
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l7 tentang Jasa Konstruksi
29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
34. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
35. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
37. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
38. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l2 tentang Pangan
39. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
40. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
41. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
42. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20l2 tentang Industri Pertahanan
43. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
44. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
45. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
46. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
47. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
48. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
49. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
50. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l7 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
51. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
52. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
53. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
54. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20lL tentang Keimigrasian
55. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
56. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
57. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
58. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan
59. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
60. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
61. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
62. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
63. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
64. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
65. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
66. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
67. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
68. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
69. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
70. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
71. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
72. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
73. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.
74. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
75. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

(bpro)