oleh

ASN Kerja Jarak Jauh, Pemerintah Sarankan Perkantoran WFH sampai 2 Minggu

bantenpro.id – Pemerintah Pusat menyarankan kepada perkantoran di Jawa Bali untuk melaksanakan work from home atau WFH selama dua pekan ke depan pascalibur Lebaran 2022.

Hal ini untuk mencegah kembali terjadinya ledakan kasus Covid-19 pascalibur panjang.

“Kami menganjurkan untuk WFH satu sampai dua minggu ini dengan pengaturan (kapasitas maksimal) 50 persen atau berapa persen, kami serahkan ke kantor,” ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers secara daring pada Senin (09/05/2022).

Luhut menerangkan, sampai saat ini belum ditemukan adanya kenaikan kasus Covid-19. Namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pihaknya tetap harus berhati-hati menghadapi potensi kenaikan pascaliburan ini.

Meski program mudik 2022 diklaim sukses karena tak ada kenaikan kasus, Luhut tidak ingin lengah.

“Kita tidak bisa jumawa dengan ini, anything could happen seperti Amerika kasusnya bisa tinggi tiba-tiba 100 ribu kasus per hari. Kemarin saya baru dari Amerika, ya ramai-ramai kami kena Omicron di sana,” ujar Luhut.

Saran kerja jarak jauh untuk instansi pemerintahan setelah libur Lebaran 2022 ini pertama kali disampaikan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Akan tetapi Kapolri mengusulkan hal itu agar para pemudik tidak secara berbarengan kembali ke daerah asalnya. Kapolri mengkhawatirkan terjadinya ledakan kendaraan saat arus balik.

Usulan Listyo tersebut disambut baik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Dia menyatakan setuju dengan usul tersebut untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

Baca Juga :  THR ASN, TNI dan Polri Cair Mulai H-10 Lebaran

Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Tjahjo menilai WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Sebab kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah digunakan saat ini. (bpro)