MA Tolak Gugatan Yusril, Kubu Moeldoko Berharap Menang PTUN

Mahkamah Agung menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersyukur atas putusan ini.

Juru Bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Namun, dengan ditolaknya gugatan yang dikawal pengacara Yusril Ihza Mahendra itu di MA, pihaknya masih berharap gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) semakin kuat.

“Kami bersyukur terhadap putusan Mahkamah Agung ini, karena dengan ditolaknya Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tersebut, maka gugatan kami KLB Deli Serdang, Nomor 150 di PTUN Jakarta menjadi semakin kuat,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).

Rahmad menjelaskan, di PTUN pihaknya juga menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengesahkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

Menurut Rahmad, jika uji materi sempat dikabulkan MA, maka peluang kubu AHY memperbaiki AD/ART di Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi terbuka. Hal tersebut, menurutnya, akan menimbulkan persoalan baru.

Namun, dengan penolakan MA tersebut, ia meyakini gugatan mereka di PTUN menjadi makin kuat dan peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan AD ART menjadi tertutup.

“Menurut jadwal, minggu depan, gugatan kami di TUN 150 sudah masuk tahap kesimpulan. Dua minggu setelahnya sudah ketok palu. Kami optimis, dan semoga gugatan kami di TUN 150 dikabulkan seluruhnya oleh Hakim TUN,” ujarnya.

Baca Juga :  Waspada Jual Beli Data Palsu untuk Pemilu

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menegaskan MA tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan berupa AD/ART partai politik.

Andi juga menjelaskan AD/ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum. Melainkan hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan. Ia juga mengatakan parpol bukan lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU.

“Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima,” bunyi keputusan yang dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (09/11/2021).

Pengacara Yusril Ihza Mahendra menghormati keputusan ini. Yusril menyebut tugasnya sebagai pengacara empat mantan kader Demokrat telah selesai. Menurutnya, tak ada upaya banding yang dapat dilakukan setelah putusan ini.

“Tetapi itulah putusannya dan apapun putusannya, putusan itu tetap harus kita hormati. Tugas saya sebagai lawyer sudah selesai sesuai ketentuan UU Advokat,” kata Yusril.

Meski demikian, Yusril tak sependapat dengan pelbagai alasan MA menolak gugatan tersebut. Baginya, alasan yang dikemukakan MA masih terlalu sumir dan masih bisa diperdebatkan dari sisi hukum.

Yusril menilai AD dan ART Parpol tidak sepenuhnya hanya mengikat ke dalam, namun ke luar juga. Anggaran Dasar parpol turut mengatur syarat menjadi anggota partai. Syarat menjadi anggota itu mengikat setiap orang yang belum ingin menjadi anggota parpol tersebut.

“Parpol memang bukan lembaga negara, tetapi perannya sangat menentukan dalam negara seperti mencalonkan presiden dan ikut Pemilu,” katanya. (bpro)

Baca Juga :  Muhaimin Lirik Sosok Menteri 4 Kabinet ini untuk Cawapres 2024

Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *