Sabar Sedikit Lagi! Pengajuan TPP Baru Hari Ini Disetujui Kemendagri

bantenproNews – Kegelisahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) menanti bonus penghasilan terjawab. Harapan mereka mendapat bonus yang diberi nama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini mendapat respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

TPP yang seharusnya mereka dapatkan pada bulan Januari hingga Februari akan segera dicairkan pada Maret ini.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Plh Dirjen Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan telah memberikan persetujuan TPP ASN Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Agus Fatoni mengatakan persetujuan diberikan setelah pada Senin (07/03/2022) pihaknya menerima pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pengajuan TPP gelombang pertama dari daerah.

“Persetujuan yang dikeluarkan hari ini, merupakan persetujuan yang pertama, yang telah memenuhi syarat, baik yang sudah lolos validasi maupun yang sudah mendapat pertimbangan dari Kemenkeu,” ungkap Fatoni dikutip bantenpro.id dari situs resmi Kemendagri, Selasa (08/03/2022).

Adapun proses pengajuan persetujuan TPP dari daerah kepada Kemendagri, yakni:

Pertama, pengajuan itu disampaikan daerah kepada Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kedua, Kemendagri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) memvalidasi pengajuan tersebut baik dari penjabaran TPP maupun dokumen lainnya.

Ketiga, Ditjen Bina Keuda mengajukan pertimbangan persetujuan TPP kepada Kemenkeu melalui Dirjen Perimbangan Keuangan.

Keempat, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda mengeluarkan surat persetujuan TPP ASN Pemda Tahun Anggaran (TA) 2022, yang mengacu pada hasil validasi Biro Ortala Kemendagri, pertimbangan Kemenkeu, dan hasil rapat pembahasan.

Baca Juga :  Tenaga Honorer Dihapus, Instansi Bisa Rekrut Outsourcing

Menurut Agus Fatoni, kriteria pemberian TPP tersebut meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi. Bonus penghasilan pegawai ini dimaksudkan untuk mengapresiasi kerja ASN. Adapun berkas yang divalidasi, yaitu:

  1. Surat Keputusan Tim TPP.
  2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang TPP.
  3. Penjabaran TPP dan bukti tahun 2022.
  4. Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait hasil evaluasi jabatan pemda.
  5. Bukti tambahan jika kelas jabatan tertentu mendapat TPP lebih besar dari kelas jabatan di atasnya.
  6. Bukti tambahan jika kelas jabatan yang sama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu mendapat TPP yang lebih besar.
  7. Surat pertanggungjawaban mutlak bahwa data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya.

(bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *