Jokowi Ternyata Minta Pejabat Banyak Bicara di Media, Mahfud: Tapi Bukan Kegenitan

bantenproNews – Menteri Koordinator Politik Huku dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, baginya pers konvensional memiliki dua arti. Pertama, saat hendak menyampaikan suatu informasi penting dan sensitif, kerap kali dia harus mengumumkan melalui publik terlebih dahulu untuk mendapat dukungan.

“Sebelum orang lain menanggapi, saya sudah konferensi pers terlebih dulu, ada begini, ada begini, terus publik mendukung dan ini menjadi lancar,” kata Mahfud dalam YouTube Dewan Pers dikutip, Rabu (09/02/2022).

Dia memaparkan, dukungan dari pers amat berpengaruh. Salah satu contohnya terkait penanganan kasus BLBI yang tak kunjung selesai selama lebih kurang 20 tahun. Kala itu masyarakat skeptis atas kasus BLBI bisa diselesaikan.

Namun, selepas pemerintah mengumumkan kebijakan dalam menangani BLBI melalui media, barulah dukungan kuat mengalir dari masyarakat.

“Sekarang kita alhamdulillah dalam 7 bulan bekerja kira-kira sudah berhasil menghimpun dana Rp20 triliun. Dari kata orang yang dulu hilang ya, itu yang penting,” ucapnya.

Kemudian hal yang kedua yaitu terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan, Jokowi kerap meminta agar para pejabat terutama menteri untuk banyak bicara di media.

“Memang arahan Presiden kepada kami supaya banyak bicara di pers,” katanya.

Mahfud mengatakan, arahan tersebut tiada lain untuk menunjukkan bahwa pejabat memang bekerja. Bahkan, hal itu beberapa kali Jokowi sampaikan di rapat-rapat kabinet.

Baca Juga :  Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Meninggal Dunia

“Sehingga menggunakan pers itu bukan kegenitan, tetapi itu kepentingan. Agar rakyat tahu ya dan mendapat masukkan, mendapat kritik yang objektif,” katanya. (bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *