Jika Lolos ke Senayan, Begini Tekad Fahri Hamzah dan Partai Gelora

bantenproNews – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah blak-blakan mengungkapkan apa yang akan dilakukan partainya jika lolos masuk ke gedung parlemen.

Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar pendapat dan suara masyarakat tidak boleh dipidanakan. Visi tersebut dilandasi oleh pengalaman Fahri Hamzah saat dirinya sempat mengusulkan kebijakan terkait kawasan di parlemen.

“Kita harus menyiapkan parlemen sebagai tempat untuk menyatakan pendapat supaya masyarakat tidak mudah dipidana,” jelas Fahri Hamzah dalam diskusi “Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi DPR Sebaiknya Dihapus?” dilansir dari situs resmi Partai Gelora, Senin (17/01/2022).

Menurut Fahri Hamzah, upaya menyambungkan parlemen dengan rakyat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, penyampaian fakta di lapangan oleh masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dengan cara menghilangkan distorsi.

“Distorsi oleh partai politik ini sangat berbahaya. Banyak sekali langkah yang dilakukan oleh partai politik yang menghalangi demokrasi,” ungkap Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menilai banyak hal yang dilakukan partai politik yang tak lagi sesuai dengan harapan demokrasi. Contohnya, soal keuangan partai politik.

“Siapa yang membiayai partai politik ini tidak rasional. Ini juga yang membuat kami menolak presidential threshold 20 persen,” tuturnya.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa presidential threshold 20 persen membuat hanya segelintir orang yang bisa mendiskusikan siapa presiden yang diusung.

“Obrolan itu hanya membahas berapa partai dikasih jabatan, hingga harga tiket untuk jabatan tertentu, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Waspadai Pengumpulan KTP Jelang Pemilu 2024

Fahri juga menginginkan agar fraksi-fraksi di DPR RI dihapuskan. Menurut Fahri, keberadaan fraksi-fraksi di parlemen selama ini membuat kamar legislatif tidak berdaya.

Dia menilai, selama ini fraksi hanya menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elite-elite politik lainnya. Keberadaan fraksi justru tidak berpikir untuk rakyat atau konstituen

“Jadi berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR di antara yang paling penting kita lakukan, karena berbagai atau banyak alasan. Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya,” kata Fahri.

Fahri menceritakan, saat menjadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019, ia diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya. Ia pun menentang perintah partai, hingga akhirnya dipecat.

Fahri yang kini dikenal sebagai politikus Partai Gelora sebelumnya adalah kader PKS, dan pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI.

“Waktu itu saya melawan kendali partai, karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan,” kata Fahri.

Menurut Fahri, dalam sistem demokrasi, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil partai politik. Mantan aktivis 1998 itu menilai kekeliruan tersebut lantaran kesalahan paradigmatik yang memandang peran partai politik dalam fraksi. (bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *