DPRD Banten Umumkan 3 Nama Calon Penjabat Gubernur 5 April 2023

bantenpro.id – Masa tugas Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar akan rampung pada 12 Mei 2023. DPRD Banten saat ini sedang menjaring masukan dari tokoh masyarakat untuk calon pengganti Muktabar.

DPRD Banten nantinya akan mengusulkan tiga nama. Ketiga nama itu menurut rencana bakal diumumkan Rabu (05/04/2023). Sosok pejabat eselon I yang dicari minimal punya pengalaman di pemerintahan daerah.

DPRD sendiri memiliki waktu paling lambat 6 April 2023 untuk mengusulkan nama Calon Pj Gubernur Banten kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua DPRD Banten Andra Soni menyebutkan, penentuan tiga calon penjabat gubernur diawali dengan audiensi bersama tokoh masyarakat. Audiensi untuk sumbang saran itu dilanjutkan dengan agenda rapat Badan Musyawarah atau Bamus untuk memutuskan sosok yang diusulkan.

“Tidak paripurna. Nanti keputusan oleh Bamus. Besok kami terima tokoh masyarakat untuk perkaya kandidat. Siapa pun sosoknya, sebelum 6 April akan dikirimkan usulan namanya,” kata Andra, seperti diberitakan kompas.id, Senin (03/04/2023).

Andra memastikan sudah ada sejumlah kandidat. Akan tetapi, nama-nama tersebut akan disampaikan secara resmi oleh fraksi-fraksi pada Rabu.

“Sosok yang diharapkan tentunya punya pengalaman di pemerintahan daerah. Tidak semua pejabat eselon I punya pengalaman itu,” kata Andra.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Serang Raya Ahmad Sururi menyarankan calon penjabat gubernur harus bisa memahami sosial kultural Tanah Para Jawara. Sosok itu diharapkan juga mengerti kebijakan atau program yang membumi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Jokowi Digugat ke PTUN soal Pengangkatan Pj Gubernur Banten

“Di masa seperti saat ini, kemampuan penjabat gubernur untuk merangkul semua pihak sangat penting. Tidak bisa one man show dan egosentris. Penjabat gubernur ke depan harus menerapkan strategi kepemimpinan kolektif,” ucap Ahmad.

Ia mengapresiasi sekaligus mengkritisi kinerja Al Muktabar satu tahun ini. Salah satu apresiasi tersebut ialah mereformasi birokrasi di Pemprov Banten dan berbagai program yang secara formulasi kebijakan sudah cukup baik.

Namun, dalam tataran implementasi, kebijakannya belum optimal. Reformasi birokrasi masih stagnan atau jalan di tempat. Begitu juga kebijakan ekonomi yang belum tepat sasaran, kebijakan pendidikan dan pengurangan kemiskinan belum optimal.

“Ini karena kebijakan yang dituangkan dalam program masih belum terukur,” ujar Ahmad.

Dalam penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2022 dan penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus, Selasa (28/3/2023), tingkat kesejahteraan warga Banten pada 2022 naik berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat dari 72,72 persen menjadi 73,32 persen.

Indeks ini menjadi dasar bagi peningkatan indikator lain, seperti harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi Banten positif di angka 5,03 persen. Pertumbuhan tersebut tak lepas dari penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antardaerah dan pusat perekonomian sehingga memudahkan arus distribusi barang.

Dampaknya, nilai investasi yang masuk ke Banten pada 2022 melebihi target atau mencapai 130 persen. Jumlahnya sebanyak Rp80,2 triliun. (bpro)