Gagal Kelola Aplikasi di Pemkot Tangerang, 2 Programmer Diskominfo Disanksi Daftar Hitam

bantenpro.id – Dua programmer aplikasi yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang kena sanksi daftar hitam. Mereka dianggap bersalah melanggar peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keduanya masing-masing Robby Alexandra programmer aplikasi SIEVLAPi dan Muhammad Rizki Puryansyah programmer Portal E-Gov.

Kepala Bidang Pengembangan E-government Diskominfo Kota Tangerang Rizky Sunaryo mengatakan Robby Alexandra diblack list oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas usulan Diskominfo karena mengundurkan diri dari pekerjaan.

Dia tidak menandatangani kontrak kerja setelah ditunjuk sebagai penyedia jasa kegiatan Pemeliharaan Aplikasi SIEVLAPi. Nilai kontraknya sebesar Rp69 juta.

“Jadi kemarin itu (Robby) tinggal tanda tangan kontrak, namun yang bersangkutan mengundurkan diri. Padahal sudah ditetapkan pemenang, tinggal tanda tangan kontrak saja, kita coba hubungi namun tidak ada respons, akhirnya kita black list,” kata Rizki kepada bantenpro.id, Senin (08/11/2022).

Robby dikenai sanksi daftar hitam sejak 31 Mei 2022. Sanksi yang diterapkan itu berlaku hingga 31 Mei 2023. Artinya, Robby tidak bisa mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai massa sanksinya berakhir.

Sebagai informasi, aplikasi SIEVLAPi itu berfungsi untuk mengontrol realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Tangerang. Aplikasi itu sudah ada sejak 2017.

Aplikasi ini digunakan oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pengadaan barang maupun jasa di masing-masing OPD.

Sementara programmer Aplikasi Portal E-Gov Kota Tangerang yakni Muhammad Rizki Puryansyah diblack list lantaran meninggalkan pekerjaannya sebelum massa kontrak selesai. Puryansyah dikontrak oleh Pemkot Tangerang dengan biaya Rp69 juta untuk massa kerja satu tahun.

Tetapi baru tiga bulan bekerja, Muhammad Rizki Puryansyah mengundurkan diri. Aplikasi E-Gov berfungsi salah satunya mengelola prensensi pegawai Pemkot Tangerang.

“Puryansyah itu sudah bekerja dengan kita, namun sebelum masa kontrak selesai, dia mengundurkan diri,” jelas Rizky.

Diskominfo kemudian mengusulkan sanksi daftar hitam untuk Muhammad Rizki Puryansyah. Sama dengan Robby, massa sanksinya berlaku hingga 31 Mei 2023.

Rizky menegaskan, mundurnya dua programer Aplikasi Manajemen Pemerintahan itu tak menjadi kendala bagi Pemkot Tangerang. Sebab, kini Diskominfo telah memiliki programmer pengganti.

“Enggak ada kendala, saat ini sudah ada penggantinya. Semua berjalan normal,” ujarnya.

Rizky menyebut tiap tahunnya Pemkot Tangerang mengalokasikan dana untuk menyewa jasa programmer aplikasi manajemen pemerintahan.

“Selama aplikasinya masih ada, ya kita butuh jasa programmernya,” jelasnya. (mst/bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *