Regsosek BPS di Malam Hari, Tunawisma Ketakutan Lihat Satpol PP

bantenpro.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mendata warga yang tak bertempat tinggal atau tunawisma di 13 titik Kota Tangerang. Pendataan itu sebagai bagian dari kegiatan awal registrasi sosial ekonomi (regsosek) 2022.

Selain di siang hari, petugas registrasi juga mendata warga di malam hari. Seperti Sabtu (29/10/2022), BPS Kota Tangerang melakukan kegiatan malam regsosek dengan menyasar gelandangan, pengemis, manusia gerobak dan juga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di jalan.

bantenpro.id menyaksikan petugas regsosek cukup kesulitan mendata tunawisma. Keberadaan petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut dalam kegiatan membuat mereka yang akan didata menjadi ketakutan.

Seorang pemulung misalnya, diduga ketakutan dibawa petugas Satpol PP apabila mengaku tak memiliki rumah. Karenanya saat ditanya petugas regsosek, dia mengaku memiliki tempat tinggal di sekitar tempatnya memulung.

“Mereka mengelak saat kita tanya memiliki rumah atau tidak, mereka berdalih mengontrak rumah, padahal jelas-jelas mereka tidurnya di jalan,” kata Kepala BPS Kota Tangerang Muladi Widastomo kepada bantenpro.id.

Pantauan bantenpro.id, kebanyakan manusia gerobak yang ditemui di jalan, mengaku memiliki tempat tinggal saat ditanya petugas. Sementara menurut Muladi, pada kegiatan malam regsosek itu telah terdata seluruhnya sebanyak 45 tunawisma.

“Kami melakukan kegiatan regsosek malam tujuannya untuk mendata penduduk yang tunawisma yang gelandangan, pengemis, manusia gerobak dan juga ODGJ di jalan,” kata Muladi.

Baca Juga :  Regsosek di Tangerang Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Siap Terima Aduan Sensus Menyimpang

Muladi merinci, petugas yang menyisir di wilayah Kecamatan Larangan, Ciledug, Karang Tengah, Pinang mendapati 9 orang tunawisma dan dua orang ODGJ.

Kemudian petugas yang mendata di wilayah Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Periuk, Cibodas, dan Jatiuwung mendata sebanyak 33 tunawisma.

Sedangkan di Kecamatan Karawaci, Batuceper, Neglasari, dan Benda, petugas hanya mendata 1 orang ODGJ.

Muladi menyebut pihaknya mengalami kendala dalam melakukan pendataan terhadap kelompok masyarakat rentan diskriminasi itu. Kebanyakan dari mereka menolak untuk didata.

Proses pendataan yang dilakukan petugas BPS kepada setiap tunawisma berlangsung masing-masing sekitar 3 menit. Seperti saat mendata seorang tunawisma yang ditemui di wilayah Kecamatan Ciledug bernama Samsul Bahri. Pria asal Sekayu, Palembang, Sumatera Selatan itu hidup sebatang kara di Kota Tangerang. Mulanya, dia bekerja di sebuah pabrik, namun mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat didata, Samsul bersikap kooperatif. Dia bersedia identitasnya didata oleh petugas. Pengisian kuesioner pun dibantu petugas dengan wawancara. Proses tanya jawab itu berlangsung selama 3 menit.

Kepada petugas, Samsul mengaku tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan.

“Tidurnya di emper-emperan, kerja juga enggak. Nunggu orang ngasih makanan, uang, itu juga enggak menentu tiap harinya,” kata Samsul kepada petugas.

Saat ditanya lebih lanjut soal jenjang pendidikannya, Samsul mengaku hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP).

“Dulu sekolah sampai SMP di kampung,” tuturnya.

Baca Juga :  Data BPS akan Gantikan DTKS dan Data PMKS di Kota Tangerang

Kemudian petugas mendapati seorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sedang berjalan di wilayah Kecamatan Larangan. Saat ditanya petugas, orang itu mengaku bernama Sugiyanto.

Saat hendak dihampiri petugas, Sugiyanto sempat mencoba lari. Petugas pun mengejarnya hingga akhirnya orang itu pun mau diajak berbincang-bincang.

Petugas sempat kebingungan dengan jawaban Sugiyanto saat ditanya asal dan tujuannya berjalan kaki pada dini hari. Pasalnya, pria yang mengaku telah berjalan dari rumahnya di Ciputat, Kota Tangerang Selatan itu tersasar saat hendak pulang.

“Tiba-tiba di sini, tersasar, sekarang pengen pulang lagi,” kata orang itu kepada petugas.

Karena latar belakang gangguan mentalnya itu pun menjadi dasar petugas untuk memasukkan data diri Sugiyanto ke dalam kriteria khusus.

Menurut BPS, para tunawisma dan ODGJ yang ditemukan pada malam itu termasuk dalam status kesejahteraan sangat miskin lantaran tidak memiliki tempat tinggal.

BPS berharap sensus nasional ini dapat menjadi acuan pemerintah membuat kebijakan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat nomaden tersebut. (mst/bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *