Penyelenggara Pemilu Dapat Pidanakan Kasus Pencatutan Nama oleh Parpol

bantenpro.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut kasus pencatutan nama oleh parpol merupakan pelanggaran yang serius. Penyelenggara pemilu semestinya dapat menyeret kasus tersebut ke ranah pidana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Pencatutan ini merupakan praktik berulang yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan memberi efek jera,” ujar Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dikutip bantenpro.id dari Medcom.id, Rabu (31/08/2022).

Titi menjelaskan dalam Pasal 94 dan Pasal 95 UU Admimistrasi Kependudukan secara jelas telah mengatur sanksi pidana bagi pihak yang terbukti memanipulasi data dan menyebarluaskan data kependudukan tanpa izin. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 94
“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Pasal 95
“Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

“Di mana pasal-pasal tersebut mestinya dielaborasi apakah dapat diterapkan pada pencatutan nama dan data warga sebagai anggota parpol,” terangnya

Selain itu, Titi menegaskan kasus ini menunjukkan adanya indikasi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Menurut dia, hal ini tentu sangat merugikan bagi mereka yang namanya dicatut.

Penggunaan UU Administrasi Kependudukan menjadi solusi dari sanksi yang kurang tegas diterapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran administratif.

“Namun demikian, Bawaslu dan KPU semestinya tidak berhenti pada penindakan sebagai pelanggaran administrasi, namun juga menindaklanjutinya dengan menggunakan undang-undang lainnya yang relevan,” terangnya.

Baca Juga :  Parpol Ketahuan Bohong, Keanggotaan Catut Identitas Warga

Pencatutan identitas kependudukan warga saat pendaftaran parpol marak terjadi di sejumlah daerah. Di antara korbannya adalah warga Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang berinisial ZF dan SR. Mereka mengaku dicatut oleh salah satu parpol sebagai anggota untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

ZF merasa dirugikan atas pencatutan identitasnya tersebut. Dia telah mengonfirmasi ketidakterlibatannya dalam parpol tersebut kepada KPU dan Bawaslu.

“Jangan alih-alih demi kepentingan kelengkapan administrasi untuk pemilu, sembarang orang dimasukkan sebagai kader. Jelas merasa dirugikan,” kata ZF kepada bantenpro.id, Selasa (30/08/2022).

Namun, ZF tidak akan menyeret persoalan ini kepada polisi. Dia hanya berharap dengan upaya mengadu ke KPU dan Bawaslu identitasnya dapat terhapus dalam daftar keanggotaan parpol.

Koordinator Divisi Humas, Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tangerang Zulpikar mengatakan, untuk urusan catut-mencatut identitas warga tersebut, Bawaslu hanya dapat melakukan klarifikasi kepada parpol saja. Jika masyarakat kurang puas, maka hal tersebut bisa diseret ke persoalan pidana. Sebab, menurut Zulpikar, Undang-Undang Pemilu tidak berlaku dalam persoalan itu.

“Pencatutan nama masyarakat oleh parpol itu kalau kita lihat pidananya itu pidana umum, jadi bukan pakai Undang-Undang Pemilu. Kita hanya membantu proses agar dia dihapus dari kader partai itu karena dia tidak mengisi formulir. Ketika dia mau lanjut, dia lapor polisi,” kata Zulpikar.

Sementara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan parpol yang terbukti sengaja mencatut nama seseorang akan dibawa ke ranah pidana umum. Bawaslu masih memantau perbaikan data keanggotaan parpol.

“Tapi kan bukan kami (yang menindak), bukan Bawaslu. Teman-teman kepolisian yang punya hak itu,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, dikutip bantenpro.id dari medcom.id, Rabu (31/08/2022).

Menurut Bagja, dalam proses hukum itu pihaknya memiliki hak untuk memberikan informasi kepada polisi adanya dugaan pencatutan identitas penduduk secara ilegal. (mst/bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *