Siswa Titipan Wali Kota Diadukan ke Ombudsman

bantenpro.id – Ombudsman menerima pengaduan berbagai dugaan pelanggaran dan maladministrasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022 di Banten. Salah satunya adalah adanya sejumlah siswa yang diterima di sekolah negeri melalui jalur tak resmi. Pengaduan menyebutkan siswa-siswa itu adalah titipan wali kota.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten Zainal Mutaqqin mengatakan, pihaknya telah memeriksa materi pengaduan PPDB dari masyarakat. Pengaduan tentang siswa titipan wali kota telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kepala daerah kan pembinaannya itu dilakukan Kemendagri, jadi Kemendikbud melalui Kementerian Dalam Negeri agar menegur kepala daerah yang tidak patuh terhadap Peraturan Mendikbud,” kata Zainal kepada bantenpro.id, Kamis (07/07/2022).

Menurut Zainal, kepala daerah tersebut diduga memberikan rekomendasi agar sejumlah murid itu diterima di sekolah negeri pilihan mereka. Tindakan tersebut merupakan hal yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

“Kepala daerah itu berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam proses PPDB tersebut,” kata Zainal.

Dari pengaduan tersebut, Ombudsman menemukan nama adanya 4 siswa yang diterima berdasarkan rekomendasi wali kota. Sebagian di antara siswa itu berasal dari luar daerah. Para siswa itu diduga masuk tidak melalui jalur resmi sesuai ketentuan PPDB.

Baca Juga :  PPDB 'Jalur Siluman' Bayar Rp5 Juta

Selain pengaduan tentang siswa titipan wali kota, Ombudsman juga menerima pengaduan tentang dugaan jual beli kursi. Jumlahnya ada dua pengaduan. Kemudian pengaduan tentang kendala teknis pelaksanaan PPDB (3 pengaduan) dan pengaduan dugaan manipulasi jarak dalam jalur zonasi (6 pengaduan).

Selain itu, ada juga pengaduaan pelanggaran ketentuan daya tampung dan dugaan kecurangan pada jalur prestasi.

“Total ada 15 pengaduan yang masuk ke Ombudsman perihal PPDB,” ujar Zainal.

Lima belas pengaduan itu berasal dari 5 kota dan kabupaten di Banten. Zainal merinci, terdapat 3 pengaduan dari Kota Serang, 3 pengaduan dari Kabupaten Tangerang, kemudian 4 pengaduan dari Kota Tangerang, 4 pengaduan dari Kota Cilegon dan 1 pengaduan dari Kota Tangerang Selatan.

Zainal mengatakan, pihaknya masih membuka layanan pengaduan masyarakat perihal pelanggaran PPDB. Dia berharap agar masyarakat yang merasa dirugikan agar memberanikan diri mengadu ke Ombudsman. Lembaga pengawas pelayanan publik itu menjamin identitas pelapor dirahasiakan. (mst/bpro)

Writer: Sultan Tanjung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *