Soal Tunggakan Pajak Parkir PT TNG, Pemerhati Sebut Bisa Dibawa ke Pidana

Pengadilan mengabulkan gugatan PT Tangerang Nusantara Global (TNG) atas tagihan tunggakan pajak perparkiran tahun 2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Putusan itu membuat PT TNG lepas dari kewajiban menyetor pajak yang tertunggak. Pemerhati hukum menilai ada kejanggalan dalam gugatan tersebut.

bantenpro.id – Ketua Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Kota Tangerang Denny Granada menilai putusan atas gugatan PT TNG itu tidak cermat. Menurutnya, putusan yang memerintahkan rekanan pemungut retribusi parkir membayar tunggakan pajak, tidak memperhatikan asas kemanfaatan. Sebab diketahui perusahaan swasta rekanan PT TNG, yaitu PT ATS, sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

“Saya menilai sengketa antara PT TNG, ATS dan pihak BPKAD Kota Tangerang, seharusnya bukan gugatan perdata. Melainkan bisa dibawa ke jalur pidana,” kata Denny kepada bantenpro.id, Minggu (05/06/2022).

Penilaian itu didasarkan Denny pada persoalan tagihan pajak yang telah diatur tersendiri dalam peraturan perudang-undangan tentang pajak. Wajib pajak yang telah memungut namun tidak menyetorkannya, bisa dikategorikan sebagai pengemplang pajak. Apalagi retribusi parkir merupakan termasuk pajak langsung yang tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain.

“Ada ketentuan yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ancamannya dipidana,” ujar Denny.

Baca Juga :  Laporan Keuangan Bermasalah karena Pengalihan Saham, Pengamat: PT TNG Bukan Warung Kelontong

Denny juga tak habis pikir dan merasa janggal bagaimana bisa PT TNG sebagai badan usaha milik daerah malah menggugat BPKAD Kota Tangerang yang menagih tunggakan pajaknya. Dalam gugatannya, PT TNG menjadikan BPKAD Kota Tangerang sebagai turut tergugat.

“Bisa dibayangkan, PT TNG yang notabene adalah BUMD milik Pemerintah Kota Tangerang telah berani melakukan perlawanan dalam bentuk gugatan hukum kepada Pemerintah Kota Tangerang,” katanya.

Gugatan dilayangkan PT TNG setelah BPKAD Kota Tangerang berulang kali menagih tunggakan pajak perparkiran tahun 2018. Dalam surat teguran bernomor 973/1079-BID.PL/2021 yang ditujukan kepada PT TNG disebutkan, tunggakan pembayaran pajak parkir dan denda untuk bulan September, Oktober dan November 2018 sejumlah Rp286.820.596. Surat teguran itu diterbitkan BPKAD pada 6 Oktober 2021. Satu minggu kemudian, pada 12 Oktober 2021, PT TNG pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

“Saya menduga gugatan yang dilayangkan oleh PT TNG adalah untuk menghilangkan beban tanggung jawab dari sisi pajak untuk pengelolaan perparkiran yang dipercayakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Lantas kapan pihak Pemerintah Kota Tangerang melalui BPKAD akan mengajukan gugatan pidananya terhadap PT TNG?” kata Denny.

Mengutip putusan pengadilan bernomor 1088/Pdt.G/2021/PN Tng, gugatan berawal dari kerja sama bisnis jasa perparkiran antara PT TNG dengan ATS pada 2018 silam. PT TNG sebagai pemegang hak sewa lahan parkir dari Pemerintah Kota Tangerang, menunjuk ATS sebagai operator perparkiran. Lokasi lahan parkirnya berada di Jalan TMP Taruna, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ahmad Yani Kota Tangerang dan sebagainya.

Baca Juga :  Muncul Dugaan Korupsi, Kasus Parkir PT TNG Kini di Tangan Jaksa

Dalam kerja sama tersebut juga disepakati tentang pembagian keuntungan. PT TNG menerima 35 persen keuntungan. Sedangkan ATS kebagian 65 persen. Jumlah itu tidak termasuk pajak perparkiran. Adapun pajak sebesar 25 persen dari total omzet, dibayarkan ATS ke kas daerah atas nama PT TNG.

Masalah muncul ketika ATS melanggar perjanjian. Perusahaan yang beralamat di Cengkareng, Jakarta Barat itu sama sekali tidak menyetorkan pembagian hasil dan membayarkan pajak sesuai kesepakatan. Belakangan, direksi PT ATS menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Terkait penilaian pemerhati atas persoalan perparkiran ini, bantenpro.id masih berupaya meminta tanggapan kepada PT TNG maupun BPKAD Kota Tangerang.

(mst/bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *