4.000 Siswa SMA Negeri di Banten Masuk Lewat ‘Jalur Siluman’

bantenpro.id – Ombudsman Republik Indonesia menemukan sebanyak 4.000 siswa di Provinsi Banten masuk SMA negeri lewat ‘jalur siluman’. Mereka tidak melalui jalur penerimaan yang sudah ditentukan kuotanya. Akibatnya jumlah siswa yang diterima membengkak dari kuota yang ditetapkan.

Temuan ini terungkap dari hasil investigasi Ombudsman pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten pada tahun ajaran 2021/2022. Ombudsman baru mempublikasikan hasil temuan itu saat ini guna mengantisipasi persoalan yang sama terulang lagi pada PPDB tahun ajaran 2022/2023.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten Zainal Muttaqin mengatakan, penerimaan siswa yang tidak sesuai ketentuan daya tampung sekolah atau kapasitas yang telah ditetapkan adalah sebuah pelanggaran.

“Untuk diingat bersama, daya tampung ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat, dalam hal ini misalnya PPDB SMA/SMK/SKh ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, untuk memastikan bahwa sekolah dapat memenuhi SPM (standar pelayanan minimal) jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau kelas yang dimiliki oleh sekolah sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendidikan,” kata Zainal dalam siaran pers diterima bantenpro.id, Jumat (20/05/2022).

Menurut Zainal, sesuai hasil investigasi khusus Ombudsman Banten, ketentuan daya tampung ini diabaikan mayoritas SMA dan SMK milik pemerintah di Provinsi Banten. Kelebihan daya tampung ini terjadi khususnya di Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang jumlahnya mencapai hampir 4.000 siswa. Jumlah siswa di luar kuota itu tidak terlihat dari hasil pengumuman akhir PPDB.

Baca Juga :  PPDB di Tangerang Jadi Temuan Ombudsman, Diduga Ada Permainan Uang dan Celah Manipulasi Jalur Zonasi

“Kita tidak akan mendapati fakta ini dari hasil (pengumuman) akhir PPDB. Kita baru bisa menemukannya jika membandingkan antara regulasi daya tampung dengan jumlah siswa/peserta didik pada saat awal tahun ajaran baru, yang bisa jadi beberapa hari atau pekan setelah proses PPDB. Oleh karenanya, wajar banyak orangtua/walimurid yang menyampaikan kepada Ombudsman mengenai relevansi pelaksanaan PPDB jika masih banyak yang diterima melalui jalur di luar PPDB,” katanya.

Zainal juga mengatakan, tidak sedikit SMA/SMK milik pemerintah yang di sisi lain belum dapat memenuhi kuota atau daya tampung tersebut. Secara sederhana, menurut Zainal, sekolah ‘favorit’ akan cenderung melanggar ketentuan daya tampung. Sebaliknya sekolah negeri lain malah kekurangan siswa.

“Oleh karenanya kami memandang, Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi betul formula ataupun proses penyusunan daya tampung ini. Jika tahun ini sudah yakin, maka perlu lebih serius mengawasi implementasinya dalam proses PPDB. Sebab jika tidak, untuk apa?” ujarnya. (bpro)