oleh

Kabid Ditahan Jaksa, Kepala Bapenda Pastikan Pelayanan Seperti Biasa

bantenpro.id – Formasi pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang berkurang. Salah satu kepala bidang (kabid)-nya ditahan jaksa.

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang telah menetapkan Oke Sulendro Setyo sebagai tersangka korupsi dan mengirimnya ke penjara. Oke adalah Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian di Bapenda Kota Tangerang.

Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa memastikan pelayanan di instansinya tetap berjalan seperti biasa. Pelayanan di Bapenda tak terganggu meski salah satu anak buahnya tak bisa lagi menjalankan tugas di kantor.

Kiki mengatakan, tugas dan fungsi kepala bidang yang dijabat Oke, kini diperbantukan oleh para bawahan di bidang tersebut.

“Insyaallah enggak ada yang terganggu, kan di bawah kepala bidang itu ada kasubbid-kasubbid,” kata Kiki kepada bantenpro.id, saat ditemui di sela istirahat rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkot Tangerang di Hotel Aryaduta, Kamis (12/05/2022).

Kiki merasa prihatin dengan Oke yang kini tengah menjalani masa penahanan sementara di sel Rumah Tahanan Kelas 2B Pandeglang.

“Yang pasti saya sebagai teman merasa prihatin. Kita hargai dan kita hormati prosedur hukum,” jelasnya.

Informasi yang beredar, Oke Sulendro Setyo telah dinonjobkan atas kasus yang menimpanya. Namun sebagai atasannya, Kiki mengaku belum tahu soal itu.

Baca Juga :  Pejabat Bapenda Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Jaksa Jebloskan ke Penjara

Oke Sulendro Setyo ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa karena diduga terlibat korupsi di proyek pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Pasar tersebut dibangun tahun 2017, saat Oke Sulendro Setyo masih berdinas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang.

Oke ditahan bersama tersangka lainnya yaitu Direktur PT Nisara Karya Nusantara Andi Arifin dan dua rekan bisnisnya sejak Selasa (10/05/2022). PT Nisara Karya Nusantara adalah perusahaan rekanan pemenang tender yang mengerjakan proyek bernilai kontrak Rp4,8 miliar itu. Jaksa menemukan dugaan korupsi setelah menerima laporan masyarakat dan hasil pemeriksaan ahli bangunan.

Disebutkan, hasil pembangunan pasar tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, banyak item yang tidak dipasang pada bangunan sehingga diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp640 juta. (mst/bpro)