Beredar 4 Nama Calon Penjabat Gubernur Banten

bantenpro.id – Sejumlah nama digadang-gadang akan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten menyusul berakhirnya masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim pada 12 Mei 2022 mendatang.

Di antara nama yang kini beredar di publik tersebut antara lain Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Wakil Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis, Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dan Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar.

Pengamat hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Lia Riesta Dewi mengatakan, soal jabatan Pj Gubernur yang awalnya diisukan berasal dari kepolisian atau TNI, tidak mungkin terjadi. Karena Presiden Jokowi sudah menegaskan, bahwa Pj Gubernur berasal dari pejabat eselon satu atau JPT Madya.

“Isu Pj Gubernur berasal dari TNI/Polri tidak akan ada. Nanti akan dipilih berasal dari pejabat eselon satu atau JPT Madya,” ujar Lia seperti dikutip indopos.co.id, Kamis (07/04/2022).

Menurutnya, pejabat eselon satu atau JPT Madya berpeluang menjadi Pj Gubernur. Hal itu mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam UU tersebut tertulis dengan jelas untuk Pj Gubernur adalah minimal JPT Madya dan untuk Pj Bupati dan Wali Kota bisa diambil dari JPT Pratama.

“Namun siapa sosok yang layak ditunjuk sebagai Pj Gubernur, itu sepenuhnya kewenangan Presiden melalui Kemendagri, dengan mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman dalam memimpin sebuah instansi,” tuturnya.

Baca Juga :  Gugatan Pengangkatan Pj Gubernur Banten, Mendagri: Wajar Satu Dua Keberatan

Lia menambahkan, tidak menutup kemungkinan nantinya yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur berasal dari pejabat pemerintahan pusat. Namun jika itu yang terjadi, dipastikan akan berdampak secara langsung atau tidak langsung pada jabatan utamanya di pemerintahan pusat.

“Kebutuhan Pj itu nanti sebanyak 101 orang yang memenuhi syarat. Nah, apakah tersedia jumlah pejabat sebanyak itu di pusat tanpa harus mengganggu tugas utamanya?” kata Lia.

Lia berharap, Pj Gubernur Banten nanti harus paham dan mengerti tentang kultur, karakteristik daerah tempat ia ditugaskan.

“Di undang-undang itu memang tidak dibatasi siapa saja yang berhak menjadi Pj. Namun, yang lebih ideal itu yang sudah berpengalaman memimpin di daerah yang bersangkutan dengan kriteria jabatan yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan,” katanya. (bpro)