Sesuaikan Syarat BPJS Kesehatan, Polri Siapkan Aturan Baru SIM dan STNK

bantenproNews – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan aturan baru dalam layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Aturan baru ini disiapkan sebagai implementasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat pengurusan berbagai layanan masyarakat.

Instruksi soal BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan ini berlaku mulai 6 Januari 2022.

Instruksi ini diketahui ditujukan kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk Polri yang diminta menyempurnakan regulasi untuk memastikan pemohon SIM dan STNK adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.

Kepala Sub Direkorat STNK Korps Lalu-lintas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin mengatakan instruksi presiden untuk Polri tersebut meliputi semua layanan regident kendaraan bermotor, mulai dari pelayanan pertama kali di unit BPKB sampai ke berbagai macam layanan STNK.

“Kami semua harus memahami dan mendukung kebijakan pemerintah, cara pandangnya harus kita lihat dari keinginan pemerintah membangun semangat persatuan dan semangat kebersamaan bagi seluruh warga negara Indonesia, wajib ikut menjadi peserta aktif BPJS,” kata Taslim dikutip bantenpro.id dari CNN Indonesia, Rabu (23/02/2022).

Ia menerangkan tiga skema dalam penegakan aturan itu. Pertama mengubah regulasi terlebih dahulu yaitu dengan menambah persyaratan layanan regident kendaraan bermotor dengan kartu peserta aktif BPJS.

Baca Juga :  Trending Topic, Netizen Bingung BPJS Syarat Urus SIM, STNK hingga Jual Beli Tanah

Kedua setelah regulasi siap, khusus terkait layanan STNK, Polri lebih dahulu harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait bagaimana implementasinya.

“Oleh karena ketika layanan STNK kami tolak atau tunda jika belum ada kartu BPJS akan berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak,” ungkap dia.

“Jika keterlambatan itu berdampak pada pengenaan denda pajak ini pasti menimbulkan persoalan dan kemungkinan gejolak, kita berharap, keduanya dapat berjalan secara sinkron,” sambung dia.

Ketiga, Taslim bilang Polri juga perlu waktu untuk sosialisasi kepada anggota dan masyarakat. Namun belum diungkap kapan sosialisasi akan mulai dilakukan.

“Bahwa instruksi presiden sudah diskusikan di internal. Program pemerintah kami dukung penuh, akan tetapi agar tidak kontra produktif pelaksanaannya harus bertahap,” ungkap Taslim. (bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *