Mediasi Gagal, Sengketa Lahan Fasum di Benda Lanjut Persidangan

bantenproNews – Mediasi sengketa lahan fasilitas umum (fasum) di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, gagal mencapai kesepakatan. Para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut tak hadir dalam mediasi di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (31/01/2022).

Lahan fasum seluas 12 hektare yang menjadi objek sengketa itu kini telah menjadi Runway Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Mediasi sedianya dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Tetapi sampai jam istirahat, para pihak tak ada yang datang tanpa alasan yang jelas. Penggugat dalam sengketa lahan ini adalah tiga orang ahli waris Muhamad Tinggul yang mengklaim berhak atas tanah 12 hektare tersebut.

Ketiganya adalah ibu, anak dan cucu dari Muhamad Tinggul. Masing-masing bernama Eni Eliah binti Warfai, Ismia Sifatul Muminah binti Muhamad Tinggul dan Sandra Lela binti Endang.

Dalam perkara bernomor 480/Pdt.G/2021/PN Tng tersebut, Pemerintah Kota Tangerang sebagai Tergugat. Selain Pemerintah Kota Tangerang ada tujuh pihak lainnya menjadi Tergugat dalam perkara ini.

Bagian pelayanan informasi Pengadilan Negeri Tangerang tidak mendapatkan informasi terkait ketidakhadiran para pihak dalam mediasi tersebut.

Humas Pengadilan Negeri Tangerang Arif Budi Cahyono mengatakan, bila mediasi tak mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan persidangan.

Informasi yang diperoleh bantenpro.id, objek gugatan yang menjadi sengketa adalah 11 bidang tanah seluas total 12 hektare, tepatnya seluas 120.880 meter persegi. Tanah itu berlokasi di RT 04 RW 08, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Baca Juga :  Gugatan Tanah Fasum Bermunculan, Kali Ini Datang dari Benda

Para penggugat meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Pelepasan Hak Oper Alih Tanah Garapan, dan Surat Pernyataan Ganti Rugi Oper Alih Hak Tanah Garapan yang terletak di RT 04 RW 08, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, yang kini telah menjadi landasan pacu pesawat.

Karena berstatus dalam sengketa, pembayaran tanah dari pengelola bandara itu akhirnya dititipkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Informasi yang diperoleh bantenpro.id, sebagian tanah tersebut memiliki akta jual beli (AJB) atas nama Pemerintah Kota Tangerang. Karenanya, pewaris tanah garapan menggugat Pemerintah Kota Tangerang.

AJB tersebut dibuat tahun 1998, di mana saat itu pengembang perumahan di Kota Tangerang memberikan kuasa kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk membeli tanah sebagai pengganti pemenuhan kewajiban penyerahan lahan fasum. (mst/bpro)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *