Laporan Dugaan Korupsi Pejabat Bea Cukai Naik ke Penyidikan

bantenproNews – Laporan dugaan korupsi di lingkungan Bandara Internasional Soekarno-Hatta naik ke tahap penyidikan. Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten menyita uang Rp1.169.000.000 dari brankas Kantor Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Tangerang.

Penyitaan dilakukan Kamis (27/01/2022) setelah diamankan terlebih dahulu oleh intel Kejaksaan Tinggi Banten. Penyidikan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) atas dugaan pemerasan dan pungutan liar pejabat Bea Cukai.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan H Siahaan mengungkapkan, selain menyita uang, pihaknya juga menyita dokumen terkait perkara tersebut.

“Pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta koperatif dalam memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen terkait perkara dimaksud, yang jumlahnya sekira satu koper,” kata Ivan kepada bantenpro.id, Kamis (27/01/2022).

Uang dan dokumen itu akan menjadi barang bukti dalam penyidikan perkara ini. Kejaksaan Tinggi Banten juga masih melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi.

“Empat orang saksi itu dari pihak swasta untuk dimintai keterangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Intelijen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yulianto menyebut pihaknya mengamankan barang bukti itu dari aparatur sipil negara (ASN) pada Kantor Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berinisial VIM.

Hasil operasi intelijen menyimpulkan bahwa VIM diperintah oleh pejabat berinsial QAB untuk meminta sejumlah uang dengan tarif Rp1.000 atau Rp2.000 per kilogram dari setiap tonase bulanan perusahaan jasa titipan niaga elektronik.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Pejabat di Tangerang, Intel Kejati Banten Amankan Rp1,17 Miliar

Pungli yang terjadi dalam kurun waktu April 2020 sampai April 2021 itu dilakukan dengan cara mengancam pembekuan dan izin operasional melalui surat peringatan maupun surat teguran.

“Dan untuk mengurangi sanksi denda PT SKK dari Rp1,6 miliar menjadi Rp250 juta, serta untuk peringatan SP1-SP2 dan ancaman pembekuan operasional PT SKK yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp3,126 miliar,” imbuh Adhyaksa dikutip dari Media Indonesia, Selasa (25/01/2022).

Selain PT SKK, oknum pejabat Bea Cukai itu juga menerima uang dari Direktur Utama PT ESL sebesar Rp80 juta. Adhyaksa menduga bahwa QAB telah meyalahgunakan kewenangan terakait pemberian surat peringatan, penutupan tempat penimbunan sementara (TPS), dan pengusulan pembekuan operasional izin perusahaan jasa titipan.

“Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh QAB yang menyuruh VIM diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana diatur Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor,” jelasnya. (mst/bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *