Pimpinan Tahu Sejak Lama, Copot Bawahan Setelah Ditangani Jaksa

bantenproNews – Dugaan pungutan liar dan pemerasan di Bea Cukai Soekarno-Hatta Tangerang sudah diketahui Direktorat Jenderal Bea Cukai sejak April 2021. Dua pejabat terduga pungli kini dicopot setelah dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Banten.

“Untuk mempermudah proses investigasi, oknum yang diduga terlibat juga telah dinonaktifkan dari jabatannya serta sudah dikenai hukuman disiplin,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangannya dikutip dari detikcom, Selasa (25/01/2022).

Dia mengatakan DJBC telah menerima laporan dugaan pelanggaran pada April 2021. DJBC bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan audit investigasi.

Dia mengatakan pelaporan itu ditangani secara profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DJBC menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan Kejati Banten dalam penanganan kasus.

Dia mengatakan pimpinan Kantor Bea-Cukai Soekarno-Hatta dan auditor Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah memberikan keterangan kepada Kejati Banten terkait kasus ini.

“Tindakan pelanggaran integritas ini juga menjadi momen bagi DJBC untuk terus meningkatkan penegakan disiplin serta menindak para oknum pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Nirwala.

DJBC juga sangat terbuka terhadap partisipasi publik, baik masyarakat maupun media massa, dalam melakukan pengawasan demi menjamin pelayanan publik yang semakin baik.

“DJBC sangat mengapresiasi pihak yang terus membantu perbaikan dan berupaya menjaga tata kelola yang baik,” ujar Nirwala.

Baca Juga :  Mantan Pejabat Dinas Pendidikan Ditahan, Tersangka Korupsi Pengadaan Komputer

Sementara, Asisten Intelijen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan keterangan dan data terhadap 11 saksi dari aparatur sipil negara Bea-Cukai dan swasta. Sudah ada beberapa nama yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan barang bukti, termasuk dokumen.

“Diduga inisial QAB pada Bea-Cukai Soetta menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya,” kata Adhykasa, dikutip dari detikcom, Senin (24/01/2021).

Pejabat itu memiliki kewenangan memberikan surat peringatan dan pembekukan izin perusahaan jasa titipan di bandara. Ia diduga memaksa PT SKK untuk memberikan uang guna mengurangi sanksi denda senilai Rp1,6 miliar hanya menjadi Rp250 juta.

“Serta untuk peringatan dan pembekukan PT SKK yang seluruhnya berjumlah Rp3,1 miliar dan Dirut PT ESL memberikan uang Rp80 juta,” katanya.

Dia menyebut uang tunai yang diamankan dari ASN Bea-Cukai berinisial VIM Rp1,1 miliar. Orang ini adalah penghubung antara QAB dan PT SKK.

“QAB memerintahkan VIM meminta uang tarif Rp1.000 atau Rp2.000 dari setiap tonase importasi dengan menekan melalui surat peringatan dan mengancam mencabut izin operasional,” ujarnya.

Penyelidikan ini sudah lengkap dan bidang intelijen telah menyerahkan berkas ke Bidang Pidsus. Diduga apa yang dilakukan QAB dan VIM di Bea-Cukai telah terjadi tindak pidana korupsi. (bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *