oleh

Kalah Gugatan Tanah Fasum Perumahan, Pemkot Tangerang Ajukan Banding

bantenproNews – Pemerintah Kota Tangerang melakukan langkah hukum terkait dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengabulkan gugatan warga Kecamatan Larangan. Putusan tersebut terkait sengketa tanah fasilitas umum (fasum) Perumahan Larangan Indah.

“Lagi proses banding. Saya baru dapat informasinya dari Bagian Hukum,” kata Camat Larangan Muhamad Marwan kepada bantenpro.id, Jumat (21/01/2022).

Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang selaku tergugat dalam perkara itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan bernomor 161/Pdt.G/2021/PN.Tng, pengadilan memerintahkan Pemerintah Kota Tangerang membongkar dan memindahkan alat-alat pengelolaan sampah dari tanah yang menjadi objek sengketa.

Dalam putusan itu, pengadilan menyatakan tanah seluas 1.040 meter persegi yang kini dijadikan fasum oleh Pemerintah Kota Tangerang itu adalah sah milik penggugat.

Hakim yang menangani perkara ini, Arif Budi Cahyono membenarkan Pemerintah Kota Tangerang sedang berupaya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi terkait putusan tersebut.

“Iya melakukan banding. Masih ada banding, masih ada kasasi, masih panjang-lah itu,” kata Arif kepada bantenpro.id, Jumat (21/01/2022).

Tanah fasilitas umum seluas 1.040 meter persegi yang disengketakan ini berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga Timur 9 RT 03/10, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan. Di atas tanah itu kini berdiri Posyandu, bangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Pemerintah Kota Tangerang menguasai tanah tersebut yang disebutkan diperoleh melalui penyerahan fasilitas umum dari PT Udipta, developer Perumahan Larangan Indah pada 1994. Tanah tersebut kemudian disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang pada 2007.

Baca Juga :  Gundah Lurah Junaidi, Diadukan ke Wali Kota soal AJB Tanah

Sementara, penggugat juga masih memegang Letter C dan sepengetahuan mereka, tanah tak pernah dijual ke pihak manapun. Karenanya, penggugat meminta Pemerintah Kota Tangerang membongkar bangunan di atasnya dan membayar kerugian materil dan immateriil sebesar Rp90,3 miliar.

Hal yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim mengabulkan gugatan warga adalah saat pemeriksaan lokasi majelis hakim tak menemukan lokasi tanah sesuai dengan persil pada sertifikat milik Pemerintah Kota Tangerang.

“Menyatakan sah demi hukum tanah adat Letter C Nomor 148i D.I. seluas 1. 040 meter persegi yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga Timur 9 RT. 03, RW. 10, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten adalah milik penggugat,” bunyi putusan hakim. (mst/bpro)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.