Pemkot Tangerang Kalah Dalam Sengketa Tanah Fasum Perumahan

bantenproNews – Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan warga atas Pemerintah Kota Tangerang dalam sengketa tanah fasilitas umum (fasum) di Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Hakim menilai Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah tanpa sah sebagai fasilitas umum.

Putusan tersebut disampaikan Hakim Ketua Arif Budi Cahyono dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis 6 Januari 2022.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan Pemerintah Kota Tangerang untuk membongkar Posyandu, bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Perumahan Larangan Indah.

“Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kesalahannya mendirikan fasilitas umum di atas objek sengketa milik penggugat,” bunyi putusan pengadilan bernomor 161/Pdt.G/2021/PN.Tng.

Tanah fasilitas umum seluas 1.040 meter persegi yang disengketakan ini berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga Timur 9 RT 03/10, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan.

Pemerintah Kota Tangerang menguasai tanah tersebut yang disebutkan diperoleh melalui penyerahan fasum dari PT Udipta, developer Perumahan Larangan Indah pada 1994. Tanah tersebut kemudian disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang pada 2007.

Sementara, penggugat juga masih memegang Letter C dan sepengetahuan mereka, tanah tak pernah dijual ke pihak manapun. Karenanya, penggugat meminta Pemerintah Kota Tangerang membongkar bangunan di atasnya dan membayar kerugian materil dan immateriil sebesar Rp90,3 miliar.

Baca Juga :  Kalah Gugatan Tanah Fasum Perumahan, Pemkot Tangerang Ajukan Banding

Hal yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim mengabulkan gugatan warga adalah saat pemeriksaan lokasi majelis hakim tak menemukan lokasi tanah sesuai dengan persil pada sertifikat milik Pemerintah Kota Tangerang.

“Menyatakan sah demi hukum tanah adat Letter C Nomor 148i D.I. seluas 1. 040 meter persegi yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga Timur 9 RT. 03, RW. 10, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten adalah milik penggugat,” bunyi putusan hakim.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, hakim menyatakan Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kesalahannya mendirikan fasilitas umum tanpa dasar kepemilikan sertifikat tanah yang sah.

Proses gugatan tanah fasum di Pengadilan Negeri Tangerang ini berlangsung sejak 1 Februari 2021. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tangerang digugat oleh Muranih, Dwi Harfandi, Resda Aditya Aviseno, Diana Ferisa, Abdul Aziz, Rudi Sanjaya, Wiwi Sanjaya, Omang, dan Mariyam. Sembilan orang tersebut merupakan sanak keluarga dari Todjar pemilik tanah sekaligus ahli warisnya.

Sengketa muncul ketika penggugat hendak mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang pada 2020. Pendaftaran ditolak karena bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Tangerang sejak 2007. Penggugat kaget dan kecewa karena sepengetahuan mereka, sejak 1980 sampai saat ini tanah tersebut hanya dipinjamkan kepada masyarakat untuk arena bermain anak-anak dan tempat sosial seperti Posyandu.

Baca Juga :  Gugatan Tanah Fasum Bermunculan, Kali Ini Datang dari Benda

Menurut penggugat, ‘kebaikan hati’ pemilik tanah disalahartikan oleh developer Perumahan Larangan Indah saat itu yang mengklaim tanah tersebut sebagai fasilitas umum perumahan. Hingga akhirnya dikuasai Pemerintah Kota Tangerang.

Sebelum menggugat ke pengadilan, warga telah berulang kali mengajukan permohonan audiensi kepada Lurah Larangan Indah, Camat Larangan dan Pemerintah Kota Tangerang guna menyelesaikan persoalan objek sengketa. Tetapi tidak pernah ditanggapi.

Kepada bantenpro.id, hakim Arif Budi Cahyono mengatakan, perkara ini bermula ketika developer PT Udipta membangun Perumahan Larangan Indah pada 1994.

“Pada saat itu dibangun perumahan oleh PT Udipta, muncul sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Udipta. Kemudian setelah selesai membangun perumahan di Kelurahan Larangan Indah itu, tanah fasilitas umum (yang berdiri di atas lahan Todjar) diserahkan kepada Pemkot Tangerang,” jelas Arif, Jumat (21/01/2022).

Camat Larangan Marwan mengaku tak mengetahui persis terkait sengketa tanah fasilitas umum perumahan di wilayahnya. Menurutnya, Posyandu dan PAUD masih beraktivitas normal.

“Saya enggak tahu persis kaitan dengan kronologi perolehan fasos fasumnya,” kata Marwan.

Pantauan bantenpro.id Jumat siang, terpampang plang bertuliskan ‘Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang’ dengan penggunaannya sebagai Posyandu pada tanah yang disengketakan. Pada siang hari itu, Posyandu yang satu bangunan dengan PAUD terliha sepi, tidak ada kegiatan. Pada sebelah kanan Posyandu, terdapat bangunan yang dijadikan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Hanya saja, TPST tersebut terlihat sudah tidak digunakan lagi.

Baca Juga :  Gundah Lurah Junaidi, Diadukan ke Wali Kota soal AJB Tanah

Sejumlah alat pengelolaan sampah dan gerobak sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang tak terawat juga terlihat tergeletak di bangunan bercat hijau itu. (mst/bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *