Laporan Wahidin Nggak Main-Main, 5 Buruh Ditangkap dan Diamankan

bantenproNews – Polisi mengamankan lima orang buruh yang sempat menduduki ruang kerja Gubernur Banten saat unjuk rasa menuntut revisi upah minimum. Lima orang yang diamankan di Polda Banten yaitu satu buruh dari Kota Cilegon dan 4 dari Tangerang.

“Iya betul ada 5 orang yang kemarin dijemput Polda. Lima orang tersebut yang dilaporkan kuasa hukum WH (Wahidin Halim),” kata Intan Indria Dewi selaku perwakilan buruh dikutip dari detikcom, Minggu (26/12/2021).

Buruh juga sudah membentuk tim kuasa hukum untuk melakukan pembelaan dan pendampingan ke anggotanya yang ditangkap. Termasuk langkah-langkah antisipasi dampak hukum terhadap mereka.

Meski ada anggotanya yang ditangkap, aliansi buruh katanya tidak surut untuk mendesak Gubernur Banten merevisi upah minimum kabupaten-kota (UMK) 2022 yang sudah ditandatangani. Beberapa agenda disusun ke depan termasuk tuntutan pembelaan ke anggotanya.

Intan mengatakan, selama ini komunikasi antara buruh dan Gubernur Wahidin tersumbat. Ini disebabkan gubernur yang tidak pernah mau menemui mereka saat menyampaikan aspirasi. Belum lagi ada kekecewaan dengan statemen gubernur saat terjadi mogok daerah pada 6-10 Desember lalu.

“Akhirnya menimbulkan kekecewaan mendalam dan menyakiti buruh di Banten. Tapi bukan hanya menyakiti buruh di Banten, hampir seluruh buruh itu merasa tersakiti dengan statemen beliau,” ujarnya.

Oleh sebab itu, buruh meminta agar kelima orang rekannya itu dibebaskan. Kuasa hukum gubernur juga diminta mencabut laporan. Mereka yang melakukan aksi menurutnya semata-mata menuntut kesejahteraan dan upah yang layak.

Baca Juga :  Permohonan Dikabulkan, Penahanan 2 Buruh Tersangka Demo Ditangguhkan

“Kita meminta agar kawan-kawan anggota dibebaskan dan gubernur bisa mencabut laporan tersebut dikarenakan buruh adalah pegiat rakyat Banten yang mana kita ke kantor gubernur untuk menemui Gubernur Banten,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Shinto Silitonga menyatakan Polda Banten tak main-main dalam menangani laporan dari Gubernur Banten.

“Polda Banten akan serius menangani laporan Gubernur Banten melalui kuasa hukumnya terhadap oknum buruh pada peristiwa unjuk rasa yang menerobos atau menggeruduk ruang kerja Gubernur Banten. Dengan persangkaan Pasal 207 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 160 KUHP, dan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dalam UU ITE,” ucap Shinto.

Shinto mengatakan apa yang dilakukan para buruh merupakan sesuatu yang tidak etis. (bpro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *