bantenproNews – Gubernur Banten Wahidin Halim geram karena ruang kerjanya digeruduk oleh massa buruh yang menuntut revisi upah minimum 2022. Ia juga mempertanyakan pihak keamanan termasuk kepolisian saat pengamanan demo.
“Kalau demo siapa yang menangani? Saya tidak dalam posisi menilai, berdasarkan informasi mereka bebas masuk, mereka sampai ke ruangan itu, kalau itu dipertahankan nggak mungkin juga orang jebol itu masuk,” kata Wahidin dikutip dari detikcom, Jumat (24/12/2021).
Tapi, Wahidin tidak ingin menyimpulkan bahwa terjadi pembiaran oleh pihak kepolisian. Ia mempersilakan siapa saja menerjemahkan kejadian kemarin karena jika ia menilai maka akan subjektif.
Saat ditanya apakah akan melaporkan ke Propam Polri, ia juga enggan. Yang jelas, gubernur melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Saya ke Presiden aja, tembusan ke Kapolri segala,”ujarnya.
Untuk sisi keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Wahidin sendiri sudah melakukan pencopotan Kepala Satpol PP Agus Supriyadi dan sedang diperiksa di internal Pemprov Banten. Sejak jadi kepala daerah, ini katanya kejadian pertama dan harusnya ruang kerja steril dari massa demo.
“Ini jadi pertanyaan kita, kita periksa sekarang mereka kalau internal kita. Kenapa nggak ada yang menghalangi, semua masyarakat publik mengecam itu. Boleh kesal ke gubernur, tidak boleh masuk seperti itu,” ujarnya.
Sementara, Kepala Polda Banten Inspektur Jenderal Rudy Heriyanto Adi Nugroho memberi klarifikasi terkait pengamanan kantor gubernur yang diduduki massa dari buruh pada unjuk rasa Rabu (22/12/2021) lalu. Itu terjadi karena massa buruh yang mau beraudiensi dengan pihak pemprov.
Polres Serang yang menangani unjuk rasa awalnya sudah berkoordinasi dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Asisten Daerah untuk menerima 50 perwakilan buruh yang akan beraudiensi. Massa diwakili Kapolres untuk masuk ke ruang Kepala Disnaker bersama asisten daerah.
Ruang tersebut ternyata tidak cukup untuk dilakukan audiensi dan massa ingin bertemu sekretaris daerah. Namun, karena masih ada kegiatan, sekretaris daerah belum dapat menerima buruh.
“Kemudian massa buruh ingin beraudiensi dengan Gubernur Banten dan langsung menuju ruangan kerja Gubernur Banten,” kata Rudy seperti diberitakan detikcom, Jumat (24/12/2021).
Setibanya di sana, massa buruh katanya tidak bisa bertemu dengan gubernur dan melakukan aksi di dalam ruang kerja gubernur.
“Termasuk mengambil beberapa minuman yang ada baik di dalam kulkas juga di atas meja di dalam ruangan kerja gubernur tersebut,” ungkapnya.
Pihak Polda menyayangkan aksi itu dan menyayangkan tidak adanya perwakilan dari Pemprov Banten untuk menerima audiensi bersama buruh. Ia juga mempersilakan jika pemprov mau melaporkan secara pidana.
“Mempersilakan pihak Pemprov Banten untuk melaporkan peristiwa tersebut untuk diproses melalui mekanisme hukum pidana,” ujarnya.
Rudy sendiri mengatakan tidak ada pengamanan polisi yang jebol pada saat mengamankan demo buruh. Dan pada malam harinya setelah buruh masuk ke tempat kerja gubernur, perwakilan massa buruh diterima oleh sekretaris daerah.
“jadi bukan karena pengamanan yang jebol ya, kita sudah beberapa kali melakukan pengamanan unras buruh dan tidak pernah ada yang jebol,” pungkasnya. (bpro)
